Jakarta- Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan di era reformasi yang terbuka dan demokratis
di Indonesia saat ini, tidak ada ruang dan sulit bagi siapapun untuk melakukan
kecurangan dalam pemilu karena banyak pihak yang mengawasi.
Presiden SBY saat
pertemuan dengan pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu 5 April 2014 malam,
mengatakan, sistem dan Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini dibuat oleh
DPR yang multipartai dan pemerintah, yang juga terdiri dari menteri dari
beberapa partai politik, sehingga dipastikan aspirasi dan kepentingan partai
sudah terakomodasi dalam sistem dan Undang-Undang Pemilu tersebut.
Selain itu, Komisi
Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi
(MK) saat ini bersifat independen dan dipilih oleh DPR yang multipartai,
sehingga pihak yang terkait dalam penyelengaraan dan pengawasan dan penegakan
hukum pemilu semua sudah independen.
"Begitu juga
pers yang tentu akan mengontrol jalannya pemilu dengan independen," kata
SBY.
Potensi kecurangan
dalam pemilu, lanjut Presiden, terjadi bila sistem dan Undang-Udang Pemilu
dikooptasi oleh kepentingan mayoritas tunggal partai tertentu dan KPU, Bawaslu
serta MK tidak independen atau bekerja dalam pengaruh kekuasaan pihak tertentu.
"Di era sekarang
ini sangat sulit. Dari pusat sampai daerah, semua partai saling mengawasi. Di
TPS ada saksi, dihitung di tingkat PPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga
ke pusat saling diawasi oleh semua partai, apalagi sekarang ini ada IT (Teknologi
informasi) yang bisa mengawal penghitungan," kata Presiden.
Presiden ke-6 RI itu
mendorong kepada semua pihak yang menemukan kecurangan dalam pemilu, agar
menempuh jalur dan mekanisme hukum yang ada seperti ke Bawaslu dan MK dan tidak
diselesaikan dengan kekerasan atau hal-hal yang mencederai martabat demokrasi.
Menurut SBY,
demokrasi di Indonesia ini sudah masuk dan menuju ke deretan negara yang sistem
demokrasinya mapan. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan bangsa Indonesia
pascareformasi menggelar pemilu 3 kali, dimana 2 kali diantaranya pemilu
langsung dipilih rakyat yang berlangsung lancar dan damai.
Untuk itu, Presiden
meminta kepada TNI dan Polri untuk menjamin Pemilu 2014 harus kembali
berlangsung damai dan demokratis. "Situasi politik dan keamanan kita harus
stabil, agar pembangunan dan investasi terus tumbuh berkembang," katanya
menegaskan.
Presiden memprediksi
situasi politik setelah Pemilu Legislatif 9 April 2014 akan semakin dinamis dan
panas, karena akan ada peta politik baru menuju Pemilu Presiden 9 Juli 2014
hingga dilantiknya Presiden baru 20 Oktober 2014 nanti.
"Saya berharap
siapapun yang kalah (pemilu) hendaknya menerima dengan jiwa besar, meskipun
kalah itu memang menyakitkan," tandas SBY. - See more at:
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2033052/sby-kalah-pemilu-harus-berjiwa-besar-meski-menyakitkan;
No comments:
Post a Comment