Mayday, Buruh Tuntut Kenaikan Upah dan Penghapusan Outsourcing

Ribuan buruh yang tergabung dalam 19 serikat dan elemen buruh di Sumatera Utara melakukan aksi demonstrasi merayakan Hari Buruh Internasional atau ‘May Day’ di sejumlah titik di Medan, Kamis (1/5). Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah segera menghapuskan sistem outsourcing (alih daya) serta menaikkan upah minimum hingga 30 persen.

massa melakukan aksinya dengan terkonsentrasi di sejumlah lokasi, di antaranya Kawasan Industri Medan (KIM), Lapangan Merdeka, Bundaran Air Mancur Petisah, Kantor Gubernur Sumut, dan sebagian lagi di Gelanggang Remaja Jalan Sutomo Ujung.

Dalam orasinya, buruh mendesak pemerintah segera menaikkan upah minimum tahun 2015 sebesar 30 persen dengan Kebutuhan Laik Hidup (KHL) dari yang sebelumnya 60 item menjadi 84 item. "Ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh agar kami mampu hidup laik. Pemerintah juga harus menghapuskan sistem outsourcing yang sampai kini masih dilaksanakan," sebut Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) Sumut, Ahmadsyah saat berorasi di Bundaran Air Mancur Petisah Medan.

Selain itu, sejumlah koordinator buruh, dalam orasinya, meminta Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, segera memberhentikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumut, Bukit Tambunan karena dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. "Kami meminta Gubsu segera memberhentikan Kadisnaker Sumut, Bukit Tambunan, karena pihaknya justru hanya menguntungkan pengusaha dan perusahaan outsourcing," tambahnya.

Ketua SBSI 1992 Sumut, Pahala Napitupulu, menyatakan buruh juga menuntut pemerintah mengubah sistem pengupahan saat ini. "Buruh juga meminta sistem pengupahan diganti, dari sektoral menjadi leveling sektoral. Sebab, UMP ataupun UMSP itu tidak bisa disamaratakan antara perusahaan kecil, menengah, dan besar. Dengan sistem sekarang, pabrik kecil, misalnya produksi alen-alen atau kerupuk, pasti kewalahan. Pasti beda dengan perusahaan skala besar," ungkapnya usai berorasi di lokasi sama.

Dan untuk periode pemerintahan baru yang akan terbentuk usai Pemilu, pihaknya juga meminta agar kebijakan lama tidak lagi digunakan karena tidak berpihak pada kaum buruh. "Untuk rezim yang baru nanti, kami minta tidak lagi menggunakan kebijakan yang menyengsarakan buruh. Karena pemerintahan saat ini tidak menyejahterakan buruh," tambahnya.

Perayaan tersebut juga diikuti puluhan siswa berseragam Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang menuntut pemerintah menghapus sistem UN dengan menetapkan standar kelulusan otonomi sekolah, mencabut UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menghentikan dan menghapus privatisasi dan komersialisasi pendidikan, jaminan pendidikan gratis serta sejumlah tuntutan lainnya.

Selain berdemo, sebagian buruh lain juga merayakan ‘May Day’ di Gelanggang Remaja. Aksi damai yang dikomandoi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) tersebut dilakukan dalam bentuk teatrikal sebagai refleksi perjuangan buruh sampai saat ini.

Sementara, Kadisnakertrans Sumut, Bukit Tambunan, mengatakan saat ini tuntutan buruh telah disikapi pemerintah secara baik dengan sejumlah solusi. "Khusus tuntutan kali ini, akan dibahas secara nasional dulu sebab memang bersifat nasional. Bagaimana pun, semua aspirasi mereka akan kami tampung dan dibahas secara tripartit antara pemerintah, pengusaha dan buruh,” tuturnya di Gelanggang Remaja Jalan Sutomo Ujung.

Aksi buruh direncanakan masih akan berlanjut pada Jumat (2/5) di seluruh instansi pemerintah untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya tak beroperasi lantaran 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Kantor Gubsu

Sementara ratusan massa buruh menuding Gubsu H Gatot Pujo Nugroho tidak berpihak dan tidak peduli kepada buruh. Hal itu dapat dilihat ketidakhadiran Gubsu manupun pejabat kantor Gubsu menemui para buruh saat melakukan unjuk rasa ‘May Day’.

Demikian diungkapkan salah seorang dari buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara ketika menyampaikan orasinya  peringatan ‘May Day’ di depan pintu gerbang kantor Gubsu, Kamis (1/5) sore.

Meski aksi massa F- SPMI Sumut  dalam menyampaikan aspirasi mereka tidak berlangsung lama sekitar 30 menit, namun mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Selain itu Jalan Diponegoro Medan depan kantor Gubsu ditutup selama aksi buruh berlangsung.

Sebelum meninggalkan kantor Gubsu, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan secara bersama-sama kembali menyatakan Gubsu tidak memihak buruh.

Sebelumnya massa F-SMPI Sumut menilai masih banyak hak buruh dan rakyat yang masih belum pernah dipaparkan hingga saat ini, oleh karena itu mereka turun ke jalan untuk berunjuk rasa damai.

Menurut mereka, banyak hak buruh yang dirampas pengusaha dan hak rakyat yang dirampas oknum-oknum pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan sendiri.

Buruh juga menilai kenaikan upah di 2014 yang hanya 10 persen tidak dapat menyeimbangkan kebutuhan pokok untuk keseharian buruh, ditambah lagi kenaikan harga bahan bakar minyak serta bahan kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

Oleh karena itu, F-SPMI Sumut menuntut naikkan upah minimum Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai sebesar 30 persen 2015, menolak penangguhan upah minimum. Selain itu buruh juga menuntut di antaranya hapuskan outsourcing, sahkan RUU PRT dan revisi UU Perlindungan TKI, angkat pegawai/guru honor menjadi PNS, segera selesaikan kasus kasus perburuhan di Sumut.